Consumer Behavior Class with Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan Msc

 

Sara Enggar Listyani

Economics and Development Studies
Economics and management IPB
Consumer Behaviour Class Sept 2014
Department of Family and Consumer Sciences, College of Human Ecology Bogor Agricultural University IPB
Dosen : Prof Dr Ir Ujang Sumarwan, MSc
Text Book:
Ujang Sumarwan. 2011. Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran. Edisi 2 Cetakan 1. Jakarta: PT Ghalia Indonesia

Catatan Kuliah Pertama
         

            Kuliah pertama Perilaku Konsumen bersama Prof. Ujang sangatlah menarik.Mahasiswa dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan konsumen secara mendasar. Sebagai konsumen,hal yang pertama dilakukan sebelum mengonsumsi suatu barang adalah mencari informasi mengenai barang dan atau jasa yang akan digunakan. Setelah mencari informasi, konsumen membandingkan barang dan atau jasa tersebut dengan barang atau jasa lain yang mempunyai fungsi sama. Setelah itu, konsumen melihat dari sisi keuangannya, harganya cocok atau tidak dengan fungsi atau manfaat yang didapat dari barang atau jasa tersebut. Membuat prioritas dan mengatur keuangan adalah hal yang penting dilakukan oleh konsumen. Secara mayoritas, konsumen lebih memilih barang atau jasa yang memiliki kualitas bagus namun dengan harganya rendah atau murah.Konsumen juga biasanya memperhatikan trand yang sedang terjadi. Konsumen kaum muda lebih elastis terhadap trand dibandingkan konsumen kaum tua. Setelah itu baru konsumen mengambil keputusan barang atau jasa mana yang akan dikonsumsi.Adapun proses pengambilan keputusan konsumen dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, perbedaan individu, dan faktor lingkungan konsumen.

            Pemasar barang dan atau jasa dirasa perlu mempelajari perilaku konsumen atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh konsumen sebelum mengonsumsi suatu barang atau jasa karena dengan mempelajari perilaku konsumen, pemasar akan lebih mudah menentukan pangsa pasar dan strategi pemasaran yang akan dilakukan agar tepat sasaran.Pegiat pendidikan dan perlindungan konsumen juga perlu mempelajari perilaku konsumen. Pemerintah dan legislatif pun harus mempelajari perilaku konsumen agar peraturan dan kebijakan yang dibuat mampu melindungi kepentingan konsumen.

www.ujangsumarwan.blog.mb.ipb.ac.id

https://lms.ipb.ac.id/

69 Tahun Indonesia Merdeka

         Merdeka !!! Merdeka !!! Pekikan itu terdengar hampir di seluruh pelosok negeri ini. Sang Saka Merah Putih berkibar dengan gagahnya dari Sabang sampai Merauke pada hari ini. Ya.Hari ini,Minggu 17 Agustus 2014 tepat 69 tahun sudah Indonesia Merdeka.
         Merdeka menurut kata bendanya berarti disaat suatu negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Ini berarti setelah merdeka,Indonesia memiliki hak kendali penuh atas apa yang dimilikinya. Namun, apakah nyatanya demikian? Tidak ! Fakta pertama,Kilang minyak dimana-mana,tambang emas yang menyilaukan mata, mata air yang melimpah, ikan-ikan di laut. Apakah semua itu milik Indonesia? Sayangnya tidak,semua itu dikuasai oleh pihak asing. Pihak asing yang dengan mudah mengeruk harta kekayaan Indonesia.Fakta yang kedua adalah seperti yang sudah pernah dikatakan oleh Presiden pertama RI yakni Bung Karno "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah(bangsa Asing),perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri". Semua orang sibuk memperebutkan kekayaan tanpa pandang bulu,tanpa peduli bahwa mereka sama-sama bangsa Indonesia. Dalam UUD 45 pasal 33 disebutkan bahwa bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat? Nyatanya sekarang adalah bumi,air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai 'mereka' dan digunakan untuk kemakmuran 'mereka'. Mereka yang berkuasa.Lantas apa sudah pantas Indonesia disebut Merdeka? Sudahkan rakyatnya benar-benar merasa merdeka jika air saja mereka harus membeli?tanah pun mereka tak punya?,jeritan rintihan masih terdengar dimana-mana?.Merdeka hanya dalam tataran ide dan terjajah dalam realitas.
          Namun demikian,merdeka yang terjajah dalam realitas saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada secercah harapan yang bisa kita wujudkan bersama-sama.Hutan,gunung,sawah,dan lautan di Indonesia tidak hanya ada satu. Jika satu atau dua dikuasai oleh 'mereka',masih ada puluhan,ratusan,bahkan ribuan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. 
         Yang terpenting saat ini adalah sikap peduli. Peduli terhadap masa depan Bangsa Indonesia. 69 tahun sudah kita merdeka, bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan. Kini saatnya kita bangkit bersama bangun Indonesia menjadi lebih baik ! Merdeka !!!

2 Periode untuk Ekonomi Indonesia

Susilo Bambang Yudhoyono.Siapa yang tak mengenal beliau? Presiden Indonesia yang menjabat selama 2 periode ini memang memiliki charisma sebagai pemimpin. Beliau menamakan masa kepemimpinannya dengan sebutan Kabinet Indonesia Jilid I dan II. Lantas bagaimana perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinannya? Ada beberapa kebijakan ekonomi yang berpengaruh besar pada masa pemerintahan SBY di Kabinet Indonesia Bersatu jilid I, yakni pengurangan subsidi Negara dengan dengan cara menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT),Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain sebagainya.

Kebijakan menaikkan harga BBM pada tahun 2005 guna mengurangi APBN yang tertekan akibat naiknya harga minyak dunia ternyata mendorong tingkat inflasi. Inflasi terbesar pada tahun 2005 disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi yang lebih dari 40 persen dan kenaikan harga makanan sebesar 18 persen. Efek dari Inflasi tahun 2005 ini cukup berpengaruh terhadap tingkat suka bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan berpengaruh juga terhadap suku bunga simpanan di dunia perbankan. Selanjutnya adalah BLT,Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menimbulkan kontroversi karena nyatanya bantuan tidak sampai kepada yang berhak menerima serta menimbulkan masalah social lainnya.

Hal yang perlu diapresiasi pada pemerintahan SBY periode pertama adalah berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tercatat pada tahun 2009 tingkat kemiskinan Indonesia atau presentase penduduk miskin sebesar 8,2% yang turun 8,6 % dari tahun 2004 dan presentase pengangguran pada tahun 2004 sebesar 9,5 turun menjadi 5,1% pada tahhun 2009. Selain itu, Pada tahun 2010,pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5-6 persen dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Kinerja ekspor nonmigas pun meningkat 17 persen pada triwulan IV-2009 sampai januari 2010. Hal ini pun yang menyebabkan dunia memberi respon positif terhadap Indonesia. Berikut adalah table target pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY beserta realisasinya :

 Memasuki periode kedua menjabat sebagai presiden Republik Indonesia,SBY membuat terobosan baru yakni membuat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau biasa disebut MP3EI.Melalui MP3EI, Indonesia diharapkan menjadi Negara maju pada tahun 2025. MP3EI ini nampaknya cukup member peran positif terhadap perekonomian Indonesia. Data BPS pada triwulan I 2014 menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,21% berdasarkan PDB. Bank Dunia pun menempatkan Indonesia peringkat ke- 10 ekonomi dunia jika dilihat dari Gross Domestic Product (GDP)  setelah AS,Tiongkok, India,Jepang,Jerman,Rusia,Brazil,Perancis,dan Inggris. Hal ini merupakan awal yang baik bagi ekonomi Indonesia. Namun perjalanan masih panjang,masih banyak yang harus dibenahi di Tanah Surga ini. Masalah korupsi yang terus merajalela, Kasus Bank Century yang belum terselesaikan bahkan mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikannya misalnya dan lai sebagainya.  Selain itu masalah yang paling penting adalah kesejahteraan yang menurun dan belum merata. Meskipun pertumbuhan makroekonomi Indonesia mengalami peningkatan,namun belum menyentuh lapisan masyarakat secara menyeluruh,masih banyak warga Indonesia yang hidupnya tidak sejahtera bahkan di bawah garis kemiskinan.
.

Solusi Sederhana Menghadapi Tantangan Pangan ke Depan

Pangan menurut UU No.7 tahun 1996 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman sedangkan ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya.

Menurut beberapa sumber, Indonesia diprediksi akan mengalami krisis pangan pada tahun 2017 jika melihat ketimpangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lahan pangan. Terkait hal tersebut, ada istilah yang disebut rawan pangan. Rawan pangan disini berarti pangan rakyat Indonesia tergantung pada suplai dari luar negeri atau biasa kita sebut impor. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan angka kerawanan pangan rakyat Indonesia tahun 2012 sebanyak 47,64 juta penduduk atau 19,46% dari jumlah penduduk Indonesia.

 Kebutuhan pangan dalam negeri yang belum bisa terpenuhi seluruhnya diakibatkan oleh beberapa faktor,salah satunya masalah lahan pertanian untuk tanaman pangan. Konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama. Oleh karena itu, pertanian di Indonesia memerlukan perhatian yang serius terutama dari pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang membina dan mengawasi sektor pertanian. Namun demikian,masyarakat dan swasta sangan dibutuhkan untuk mengatasi masalah dan memajukan pertanian yang berkelanjutan.Adapun yang pertama harus dibenahi adalah Negara perlu menetapkan politik pertanian yakni keputusan sangat mendasar di bidang pertanian pada tingkat Negara dengan sasaran membangun kemandirian pangan. Perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Adapun beberapa solusi yang mungkin bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan dalam jangka panjang adalah pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan teknologi berbasis kearifan lokal, peningkatan mutu pendidikan, serta budaya pengembangan pertanian.

Dampak Pemilu terdadap Perekonomian Indonesia

Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi Indonesia dimana pada tahun ini ada pertistiwa besar politik yakni Pemilihan Umum (Pemilu) yang terdiri dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Jika dipelajari lebih
 dalam, pemilu ini sudah tentu memiliki dampak terhadap perekonomian khususnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemilu ini dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi pemilu ini bisa mendorong perekonomian,namun di sisi lain justru mengerem laju perekonomian nasional.

Dampak Negatif

Adanya pergantian pimpinan di legislative dan eksekutif ini tidak menutup kemungkinan mengganti arah kebijakan termasuk kebijakan di bidang ekonomi. Apalagi ada pepatah mengatakan bahwa biasanya di Negara berkembang seperti Indonesia ganti pejabat makan ganti pula kebijakannya. Berubahnya kebijakan pemerintah diperkirakan akan mengurangi investasi dari para penanam modal asing. Para pemodal asing yang khawatir akan asetnya yang diperkirakan akan mengalami fluktuatif  di Indonesia pasti memilih untuk tidak berinvestasi atau  mencabut asset –asetnya dari Tanah Air untuk sementara waktu sampai keadaan politik di Indonesia sudah stabil. Hal ini menyebabkan capital flight di Indonesia yang akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional khusunya di sektor riil dan pasar modal. Hal ini terbukti dari respons Investor pasar modal yang negatif terhadap hasil pemilu legislatif.  Indeks Harga Saham Gabungan pada awal perdagangan Kamis 10/4/2014 pagi melorot lebih dari 100 poin ke kisaran level 4.800. Hingga sekitar pukul 09.15 WIB, IHSG anjlok 116,19 poin atau 2,36 persen ke posisi 4.805,21. Tercatat 167 saham turun dan hanya 46 saham yang naik. Adapun nilai transaksi mencapai Rp 2,17 triliun. Terkait IHSG, indeks bisa responsnya bagus di awal perdagangan. Namun bukan mustahil IHSG bisa turun karena market menunggu terbentuknya koalisi antarpartai. Investor akan kembali berpikir logis dan rasional serta fokus atas data ekonomi dan kinerja emiten yang diperkirakan melambat seiring perlambatan PDB tahun ini. Lantas bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pemerintahan Indonesia saat ini harus mampu menjaga stabilitas ekonominya dan pemerintahan yang baru nanti sebaiknya mempertahankan kebijakan- kebijaka ekonomi jangka panjang misalnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Dampak Positif

Pemilu tidak hanya berdampak negative namun juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Jumat 4/4/14 lalu Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution mengatakan “Pengaruh dari aktivitas pemilu pada pertumbuhan PDB itu positif. Akan ada tambahan pertumbuhan dari pola normalnya tapi tidak banyak, sekitar 0,2 persen,”. Dari pernyataan beliau sudah jelas bahwa perekonomian Indonesia tumbuh akibat adanya pemilu. Jika kita analisis, pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari perputaran uang dari kegiatan pemilu yang terdiri 2 variabel ekonomi yakni Konsumsi dan Pengeluaran Pemerintah. Dari segi konsumsi ada pembuatan atribut untuk kampanye Partai Politik, pembayaran iklan untuk para calon legislative dan calon presiden, dan lain sebagainya sementara dari segi pengeluaran pemerintah sudah jelas bertambah dengan penyediaan sarana- prasarana pemilu seperti cetak surat suara,pengadaan bilik suara, biaya distribusi dan lain-lain. 

Kesimpulannya ,Perekonomian Indonesia 2014 ini tergantung pada dampak pemilu yang lebih kuat  entah itu negative atau positif. Semoga dampak positifnya yang lebih kuat agar perekonomian Indonesia tetap stabil bahkan berkembang.

 (sumber : www.BankIndonesia.go.id , riset MNC securitieas, kompasiana.com )

Indonesia Memilih

Belum mengenal calon legislatif DPR RI daerah pemilihan ???

Anda bisa melihat dan membaca lengkap Profil dan Biografi Caleg 2014 beserta Skandal yang pernah di alaminya di /http://caleg2014.bijaks.net/

Pastikan anda tidak salah pilih lagi pada 9 April 2014..!!!

Pengaruh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Neraca Perdagangan RI dan Pendapatan Negara

               Tertanggal 12 januari 2014,pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan pemerintah yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini terdiri dari 2 pasal yang intinya melarang perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan untuk ekspor mineral mentah yang terdiri dari emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga dan batu bara.Adapun tujuan dari dibentuknya peraturan pemerintah ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral di dalam negeri dalam rangka meningkatkan manfaat mineral untuk rakyat serta untuk kepentingan pembangunan daerah.

Banyak pihak yang mendukung kebijakan ini karena jika dilaksanakan dengan baik,kebijakan ini akan berimplikasi positif terhadap neraca perdagangan RI. Mengapa demikian? Peraturan ini membuat investasi di sektor mineral justru akan tinggi karena mendorong perusahaan tambang memiliki smelter sendiri untuk mengolah mineral mentah. Walaupun secara kuantitatif kebijakan ini menurunkan jumlah ekspor mineral,namun secara kualitatif,walaupun jumlahnya sedikit kebijakan ini menambahkan nilai pada ekspor Indonesia dan mengurangi defisit perdagangan yang semakin parah serta yang lebih baik lagi  meningkatkan pendapatan Negara dengan mendatangkan devisa lebih besar ketimbang ekspor bahan mentah.

Dibalik peningkatan nilai tambah pada ekspor, ada hal penting yang jumlahnya justru akan menurun dengan adanya kebijakan ini yaitu pajak. Peraturan ini justru mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Setelah dikalkulasikan oleh Direktorat Jendral Pajak,total penurunan penerimaan pajak akibat kebijakan ini adalah senilai Rp12-14 triliun. Namun penurunan ini tidak terlalu berpengaruh  terhadap neraca perdagangan ataupun pendapatan Negara karena jumlahnya ternyata sangatlah kecil dibandingkan penerimaan pajak secara keseluruhan, yakni Rp1.000 triliun.

sumber : kementrian ESDM, Dirjen Pajak, IMES (Indonesia Mineral and Energy Studies),SaraEL